Home > Riset > Irak Pasca Perang [4]

Irak Pasca Perang [4]

ANALISIS PERUBAHAN SOSIAL, EKONOMI, DAN Politik di Irak Pasca INVASI

by: harja saputra (2004)

  

A. Perubahan Sosial

            Perubahan sosial yang diasumsikan muncul sebagai dampak dari Invasi Amerika pada masyarakat Irak salah satunya adalah adanya kekhawatiran meletusnya perang saudara antara penduduk Irak sendiri, khususnya antara pendukung setia Saddam dan kelompok yang kontra terhadapnya. Seperti diketahui bahwa masyarakat Irak terbagi ke dalam dua bagian besar kelompok dilihat dari sikap mereka terhadap Saddam Husein; ada yang pro, yaitu khususnya dari para pendukung atau pengikut partai Baath, sebuah partai terbesar sebagai wadah politik Saddam semasa pemerintahannya, dan ada juga yang kontra yang umumnya dari orang-orang yang bermazhab Syi’ah di Irak, karena Saddam dinilai diktator dan bertindak sewenang-wenang terhadap para pengikut Syiah di negerinya.

 


            Kelompok yang kontra terhadap Saddam sebetulnya bukan datang dari para pengikut Syiah saja, akan tetapi juga dari para penduduk Kurdi, karena memang dari segi pemerataan pembangunan di Kurdi sangat tidak seimbang dengan pembangunan di wilayah-wilayah lain yang ada di Irak. Hal itu tampak jelas dari keterlibatan langsung para pejuang Kurdi dalam membela Amerika untuk menggulingkan Saddam Husein, karena adanya harapan dari para pejuang Kurdi untuk menduduki tahta pemerintahan Irak pasca jatuhnya Saddam Husein.[1]

            Seperti diketahui bahwa di Irak, mayoritas penduduknya adalah Muslim dan 60% bermazhab Syiah, sedangkan 40% lainnya terbagi ke dalam kelompok Muslim yang bermazhab Sunni dan pengikut agama-agama lain.[2] Perlakuan Saddam Husein terhadap kelompok Syiah tidak semanis perlakuannya terhadap kelompok Muslim Sunni. Para pengikut Syiah selalu mendapatkan perlakuan yang buruk dari Saddam Husein, terbukti pada masa pemerintahannya banyak dari para kalangan ulama Syiah yang dengan terang-terangan dibunuh atau disingkirkan dari Irak. Di antara ulama yang dibunuh oleh Saddam adalah Ayatullah Murtadha Muthahhari dan Ayatullah Baqir Shadr, sebagai ulama besar Syiah yang menjadi panutan para pengikut Syiah.[3] Hal ini jelas menjadikan satu trauma tersendiri bagi para pengikut Syiah terhadap Saddam sehingga mereka mengambil jalur menentang terhadapnya.

            Sedangkan di antara orang-orang yang pro terhadap Saddam, umumnya berasal dari para pengikut Sunni, terutama di daerah Tikrit, sebagai basis dan tempat lahir Saddam Husein.hampir mayoritas penduduk Tikrit yang mayoritas penduduknya bermazhab Sunni adalah pembela dan pendukung Saddam.[4]

            Latar belakang permusuhan antara kelompok pro dan kontra terhadap Saddam di atas diprediksikan akan lebih memanas setelah runtuhnya rezim Saddam dari tampuk kekuasaan di Irak. Kedua fenomena di atas jelas akan menimbulkan konflik internal di antara masyarakat Irak. Kemungkinan pertama, yaitu perang saudara atau perseteruan antara kelompok Sunni dan Syiah, sudah terbukti dari kasus terbunuhnya pemimpin spiritual Kaum Syiah Irak, yaitu Abdul Majid al-Khui (putera bungsu Ayatullah al-Khui sebagai tokoh paling penting di mata para pengikut Syiah Irak). Dan hal ini akan terus berlanjut sampai ada kebijakan politik dan sosial yang akan meredam permusuhan mereka, yang datangnya dari pihak pemerintahan yang menjadi alat untuk mendamaikan kedua kelompok yang bermusuhan tersebut.

            Aktivitas keterlibatan para pejuang Kurdi dalam Invasi Amerika akan menambah kekisruhan serta akan menimbulkan satu peta politik yang akan tampak di Irak, persaingan dan perseteruan antara pejuang Kurdi yang mengincar kursi pemerintahan Irak akan bentrok dengan sendirinya dengan para pengikut Syiah yang juga merasa berhak menduduki kursi pemerintahan karena sebagai kaum mayoritas di Irak. Hal ini akan menjadi satu fenomena tersendiri yang mungkin terjadi pasca Invasi Amerika.

            Dari segi pergeseran nilai dan peradaban pada negeri Irak, jelas akan mengalami perubahan yang signifikan dikarenakan akan ada pemerintahan baru yang akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru untuk pembangunan kembali negeri Irak pasca invasi. Peradaban Irak di masa depan akan lebih terbuka dan demokratis dibanding pada saat masa Saddam Husein yang selalu lebih mengutamakan perang sebagai alat menegakkan kehormatan bangsa. Irak memerlukan sosok yang dapat menaikkan derajat bangsa Irak di mata internasional, bukan sebagai pelopor dalam bidang perang dan senjata nuklir, tetapi pelopor dari kemajuan peradaban dunia, seperti pendidikan, teknologi, seni, dan pemikiran.

            Dengan terciptanya pemerintahan yang baru nanti, akan memunculkan suasana baru juga dalam bidang politik, ekonomi, peradaban dan bidang-bidang lain. Hal ini menjadi semacam harapan dari semua rakyat Irak pada saat diwawancarai oleh CNN (5 Mei 2003). Mereka umumnya optimis untuk bisa memajukan bangsanya dari keterpurukan akibat dampak invasi, namun dengan catatan bebas dari campur tangan pihak lain (khususnya Amerika).

 

B. Perubahan Sistem Ekonomi

            Untuk prediksi kondisi ekonomi Irak pasca Invasi Amerika nanti, umumnya para peneliti lebih menyoroti tentang masalah minyak. Irak terkenal dengan banyak ladang minyak yang terkandung di negerinya, sehingga Irak merupakan negara yang menduduki posisi kedua produsen minyak setelah Arab Saudi.

            Masalah minyak inilah yang menjadi fokus dari perhatian dunia terhadap Irak, tak terkecuali Amerika dan Israel yang mungkin saja berkeinginan untuk menguasai ladang-ladang minyak Irak. Lebih dari itu, soal minyak ini menjadi ulasan penting di balik invasi AS ke Irak. Hingga akhir Maret 2003, tercatat cadangan minyak di Irak mencapai 112,6 miliar barel atau merupakan cadangan terbesar kedua di dunia, setelah Arab saudi yang di atas 200 miliar barel. Rata-rata produksi minyak Irak yang terkait dengan program minyak untuk pangan sebesar 2,5 juta bph.[5]

            Minyak menjadi pendapatan utama pemerintahan Irak, yakni sekitar 95%, lainnya dari perdagangan umum dan wisata. Setiap tahunnya Irak memperoleh pendapatan sekitar 22 miliar dolar AS dari minyak. Sementara itu, jumlah penduduk mereka sebesar 25 juta jiwa. Minyak itu kebanyakan diekspor ke Amerika.

            Dari penjelasan mengenai peta ekonomi Irak di atas, dapat dikatakan bahwa sentral ekonomi utama adalah Irak. Hal ini di masa depan akan menjadi satu sejarah tersendiri bagi Irak, yaitu akan adanya pemusatan konsentrasi pengiriman minyak secara besar-besaran setiap tahunnya ke Amerika, karena diduga oleh sebagian besar para pakar ekonomi bahwa tujuan utama invasi Amerika ke Irak dibalik pelucutan senjata kimia Irak adalah juga untuk menambah cadangan minyak di negerinya yang setiap tahunnya harus import dari luar negeri Amerika. Hal ini jelas akan menimbulkan satu tingkat kesenjangan ekonomi bagi Amerika, dikarenakan minyak adalah kebutuhan utama bagi setiap negeri. Oleh karena itu, Amerika di masa yang akan datang, yaitu pasca invasi, akan mengandalkan cadangan minyak negerinya dari Irak.[6]

            Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara superpower baik dalam bidang militer maupun ekonomi, kini telah menunjukkan kekuatannya di mata internasional. Dalam bidang militer, kekuatan AS nyaris tak tertandingi setelah bubarnya Uni Sovyet, sehingga AS dapat merajalela menciptakan aksi militer/peperangan di kawasan mana saja di dunia tanpa ada yang mampu menghalangi. Terlebih di kawasan yang mengandung sumber daya alam yang sangat dibutuhkan AS. Amerika tidak segan-segan melakukan agresi seperti yang dilakukan terhadap Irak.

            Dalam ekonomi, AS merupakan kekuatan yang sangat besar. Dengan penduduk hanya 280 juta orang (5% dari penduduk dunia), kekuatan ekonomi AS seperti tercermin dalam GDP, mencapai nilai sekitar US$11.000 miliar (sekitar 22% dari total GDP dunia). Artinya, kegiatan ekonomi dunia—dan juga kemakmuran—sangat terkonsentrasi di AS. Tak ayal, secara ekonomi AS merupakan superpower yang tak tertandingi.[7]

            Pepatah mengatak tak ada gading yang tak retak. Meskipun AS sangat kuat dalam bidang militer dan ekonomi negeri yang mata uangnya mendominasi transaksi perdagangan, investasi, dan cadangan devisa setiap negara itu juga mempunyai kelemahan yang sangat sulit untuk dibantah atau disembunyikan. Kelemahan yang membayangi kedigdayaan militer dan ekonomi AS saat ini adalah di bidang energi, khususnya minyak bumi. AS bisa saja jadi superpower dengan penguasaan teknologi ditunjang dengan kualitas sumber daya manusia prima dan wilayah daratan yang sangat luas. Namun, negeri ini tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa minyak yang ada di perut buminya sangat tidak sebanding dengan kebutuhan dalam negeri.

            AS membutuhkan minyak yang terus meningkat seiring dengan kegiatan ekonomi. AS berbeda dengan negara konsumen minyak lain karena konsumsi minyak melebihi seperempat dari total konsumsi dunia. Sedangkan menurut para ahli geologi, minyak yang ada di perut bumi AS relatif tidak memadai dibanding kebutuhan yang seharusnya. Dengan tingkat produksi saat ini sekitar delapan juta barel per hari (jbh) atau sekitar tiga miliar barel per tahun, cadangan yang ada di perut bumi AS ini akan kering sekitar 10 tahun lagi. Statistik menunjukkan AS mengonsumsi sekitar 20 jbh atau 26% dari total konsumsi minyak dunia sebesar 78 jbh. Dengan demikian, tingkat kebergantungan pada minyak impor akan meningkat dari 52% pada 2001 menjadi 66% pada 2020.

            Dalam kondisi ekonomi makro Irak, diduga akan terjadi pergeseran penguasaan minyak di Irak. Hal itu tentu terdapat sejarah yang melatarbelakanginya. Mula-mula, pada September 1960 Irak, Saudi, Iran, Kuwait, dan Venezuela memelopori berdirinya OPEC di Baghdad. Kelahiran OPEC ini dipicu ulah perusahaan minyak AS (Exxon) yang menurunkan harga minyak. Harga yang selama 60 tahun sudah sangat rendah itu diturunkan 7% pada Juni 1960 sehingga sangat mengecawakan negara penghasil minyak.

            Harga minyak sekitar US$2/barel sudah berlalu. Dipicu perang Arab-Israel, OPEC menaikkan harga posted minyak Timur-Tengah dari US$2/barel menjadi US$12/barel, kemudian Revolusi Iran mendorong mendorong OPEC menaikkan harga ke US$35/barel. Tidak ayal, dengan posisi OPEC yang demikian kuat mempengaruhi perekonomian dan gaya hidup masyarakat AS. OPEC menjadi sangat dibenci oleh AS. Bahkan, Parlemen Federal dan terakhir pada 2000 Parlemen Negara Bagian Alabama telah mengeluarkan UU Anti-OPEC.[8]

            Perlu diketahui, kalau OPEC sudah lemah dan mungkin akan bubar maka tidak otomatis pasar dan industri minyak dunia akan menuju pola persaingan pasar bebas seperti diembuskan neoliberalis. Pasalnya, peran OPEC sebagai ‘pendistorsi’ dan penentu suplai dan pasar minyak dunia akan diambil The Five Sisters (ExxonMobil, BPAmocoArco, ShellPennzoil, TotalFinaElf, dan ChevronTexaco) yang jauh lebih besar daripada the Seven Sisters dahulu. Di samping itu, negara industri maju nyaris mustahil untuk bersedia menghilangkan pajak bensin/minyak yang sangat tinggi. Kalau itu terjadi maka dampak jangka panjang dari invasi Amerika adalah berubahnya struktur industri minyak dunia. Peran OPEC dan BUMN minyaknya akan lenyap secara bertahap dan akan digantikan perusahaan minyak raksasa yang sebagian besar adalah perusahaan minyak AS.

Selain Amerika, seperti dikutip oleh BBC London, diam-diam Israel pun akan mencuri keuntungan dari tumbangnya Saddam Husein. Menteri Infrastruktur Israel, Joseph Paritzky menyatakan ingin membuka kembali pipa saluran minyak Irak-Yordania-Israel yang telah ditutup selama 55 tahun lalu. Rabu (9/3) lalu, jurubicara Kementerian Infrastruktur (Keminfra) Israel menyatakan, aksi itu akan memotong biaya bahan bakar di Israel dan membantu regenerasi kota pelabuhan Haifa.

Belum ada komentar resmi dari pemerintah Yordania. Namun, kabar bahwa Israel hendak mengambil keuntungan dari tumbangnya Saddam Hussein nampaknya menimbulkan kegusaran banyak orang di negara-negara Arab. Pipa minyak tersebut dibangun usai Perang Dunia I setelah Inggris mengambil alih kekuasaan Irak, Yordania, dan Palestina.

Saluran pipa dari Irak ke Yordania masih berfungsi. Namun, rute pipa dari Yordania ke pelabuhan Haifa, yang kini berada di Israel, dipotong tahun 1948 saat pendudukan Inggris berakhir, disusul Perang Kemerdekaan dan pendirian Israel.

Keminfra Israel menyatakan, pembukaan kembali pipa tersebut memudahkan mengakses minyak Irak dan menekan biaya bahan bakar di Israel. Juga, membantu regenerasi Haifa yang mengalami pukulan hebat saat resesi ekonomi Israel menghantam. Untuk saat ini, nampaknya ini hanya merupakan inisiatif personal dari Paritzky yang berasal dari Partai Shinui yang sekuler, daripada sebuah kebijakan resmi dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri (PM) Ariel Sharon.

Israel dan Yordania dikabarkan akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan kemungkinan pembukaan pipa saluran minyak yang membentang dari Mosul, Irak, hingga pelabuhan Haifa, Israel utara. Seorang sumber menyatakan, Paritzky akan menemui pejabat pemerintah Yordania untuk membahas masalah ini, didasarkan adanya asumsi pemerintahan pro-Barat yang akan berkuasa di Irak pasca-invasi.

“Yordania telah mengontak kantor PM yang kemudian meminta Paritzky untuk mengadakan pertemuan dengan para pejabat Yordania,” ujar sebuah sumber. “Kami tahu, bagian pipa di sini (Israel) dalam kondisi prima. Namun, kami ingin mengetahui kondisi bagian pipa di Yordania sehingga ini bisa dimulai dengan mudah.”[9]

Pada 31 Maret lalu, Haaretz melaporkan, Partizky telah meminta peninjauan kondisi pipa tua dari Mosul-Haifa untuk memperbarui aliran minyak saat rezim Irak pasca-invasi berkuasa. Paritzky menjelaskan, menghidupkan kembali pipa tersebut ke Haifa dapat menyelamatkan Israel dari biaya pengapalan minyak dari Rusia yang tinggi.

Keminfra Israel mengatakan, Paritzky yakin, menyalurkan minyak melalui pipa tersebut dapat menekan biaya bahan bakar Israel sebanyak 25 persen dan menjadikan Haifa sebagai ‘Rotterdam Timur Tengah’.

“Terlalu dini untuk memperkirakan kapan aliran pipa minyak bisa diaktifkan atau dampaknya bagi keuangan Israel, meski itu penting. Itu tergantung dari pemerintahan macam apa yang akan berjalan di Irak nanti,” imbuh sumber tadi. “Yordania optimis dan menteri (Paritzky) sangat giat berupaya dan menyempurnakan rencana pengaliran minyak ini.”

Namun, Yordania mungkin akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan sebuah proyek yang dapat menimbulkan penghinaan bagi banyak negara Arab.

            Hal itu tentu saja mengandung banyak resiko, yaitu akan tersisihkannya perekonomian negeri Irak, karena penghasilan utama mereka akan menyusut drastis karena ada monopoli minyak oleh pihak Amerika dan Israel. Namun, di sisi lain, harapan untuk meningkatnya sektor ekonomi Irak masih ada, yaitu diprediksikan akan majunya penduduk Irak di bidang penguasaan IPTEK karena adanya turun tangan langsung Amerika ke Irak sehingga akan terjadi satu proses belajar dari penduduk Irak terhadap teknologi-teknologi baru yang akan didatangkan dari Amerika.

 

C. Perubahan Politik

Sebagai dampak dari invasi Amerika ke Irak, tentu saja akan menimbulkan efek negatif dan positif jika dilihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Seperti diklaim oleh George W. Bush dan triumviratnya (Wakil Presiden Dick Ceney, Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld, dan Deputi Menteri Pertahanan Paul D Wolfowitz) bahwa Irak pasca invasi, bahkan bukan saja Irak melainkan seluruh kawasan Timur Tengah akan mengalami apa yang disebut sebagai “teori domino demokrasi”, berkat kesuksesan invasi AS ke Irak.[10]

Setelah Irak menjadi demokratis, demikian menurut para pengusung teori ini, maka tinggal masalah waktu saja gelombang demokratisasi akan mengubah pemerintahan otoriter negara-negara Arab lainnya. Sebuah rezim bari di Irak akan menjadi contoh yang mengilhami kebebasan bagi negara-negara lain di kawasan Timur Tengah. Demikian menurut Bush di depan lembaga konservatif American Enterprise Institute di Washington, pada akhir Februari lalu. Sementara itu, Wolfowitz menegaskan bahwa Irak pasca Saddam akan menjadi ‘negara Arab demokratis pertama’, yang akan mempengaruhi Suriah, Iran, dan seluruh dunia Arab.[11]

Niat menjadikan Irak sebagai platform pendorong demokrasi dan kapitalisme liberal ke seluruh bangsa Arab, merupakan bentuk lain dari obsesi Washington yang sangat menonjol belakangan ini. Terutama sejak serangan bunuh diri di New York dan Pentagon pada 11 September 2001. Bagi AS, keterlibatan sebagian besar warga negara Arab (khususnya Arab Saudi dalam serangan 11 September merupakan buah dari absennya demokrasi di Timur Tengah.

Kolumnis popular Thomas L Friedman dari The New York Times misalnya, termasuk yang sangat konsisten menyuarakan kemarahannya pada rezim negara-negara Arab, yang ditudingnya sebagai korup dan antidemokrasi. Washington, tulis Friedman berulang kali, harus mulai dengar jeritan rakyat jelata Arab ketimbang suara elite istana yang terasing dari rakyat mereka. Dengan demikian, jika meminjam kacamata rezim Bush, maka perang ‘pembebasan’ rakyat Irak dari rezim Saddam Hussein sebenarnya harus dilihat sebagai batu loncatan perang ‘pembebasan’ rakyat Arab di seluruh Timur Tengah. Apakah obsesi ini akan terealisasi dengan mudah? Persoalannya tidaklah sesederhana itu.[12]

Penolakan pandangan Bush, bahkan sebelum invasi ke Irak pecah, suara kontra terhadap pandangan simplistis ini sudah muncul dari dalam pemerintah Bush sendiri. Departemen luar negeri (Deplu) dan Badan Intelijen AS (CIA) termasuk yang pesimistis dengan kesuksesan teori domino demokrasi. Setidaknya ini bisa dibuktikan dari isi dokumen rahasia Biro Intelijen dan Riset Deplu AS yang dibocorkan Harian The Los Angeles Times pada edisi 14 maret 2003. Dokumen berjudul “Iraq, the Middle East and Change: No Dominoes” bertanggal 26 Februari 2003 itu mengecilkan peluang kesuksesan teori itu.[13]

Deplu AS sangat meragukan sebuah rezim baru di Irak akan serta merta mendorong gelombang demokratis. Sebaliknya, instabilitas sosial, politik dan ekonomi pasca-Saddam yang kian gawat akan menggoyang kawasan itu hingga bertahun-tahun ke depan. Dengan semakin memburuknya keadaan, demikian laporan itu lagi, tentu saja tidak bisa diharapkan terwujudnya reformasi demokratis di seluruh negara Arab.

Andaipun demokrasi mulai bersemi—yang dalam dokumen itu disebut kecil kemungkinan terjadi—maka maraknya sentimen anti AS justru mendorong kelompok-kelompok Islam bangkit dan memenangkan pemilihan umum demokratis. Kelompok oposisi Islam anti AS dipastikan akan mendominasi mayoritas pemerintah di Timur tengah. “Demokrasi liberal akan sulit diwujudkan dan bisa dieksploitasi oleh elemen-elemen anti-Amerika,” demikian penegasan di salah satu bagian dokumen itu.[14]

Bercermin dari realitas sejarah sosial dan politik di Timur Tengah, maka skenario yang akan terjadi nampaknya lebih mendukung apa yang ditakutkan oleh Deplu AS. Invasi AS ke Irak  kemungkinan besar memang akan mengubah wajah Irak dan Timur Tengah, namun dengan skenario berbeda dari yang diangankan oleh washington.

Invasi AS dipastikan semakin menjauhkan impian rezim Bush. Kalau sebelumnya Washington yakin pasukan koalisi akan dielu-elukan oleh rakyat Irak, maka dengan terus berjatuhan korban sipil keyakinan itu kini pupus sudah. Rakyat Irak melihat pasukan koalisi asing tersebut sebagai musuh bersama. Kemarahan yang sama juga membakar kawasan Timur Tengah yang bisa berbalik mengancam negara-negara Arab pro-AS.

Yordania adalah titik paling rawan pertama. Lebih dari 50% penduduknya berdarah Palestina dan menganggap Saddam sebagai pahlawan mereka. Partai-partai oposisi Islam juga kuat. Segala kemungkinan bisa menimpa kekuasaan Raja Abdullah saat ini.

Arab Saudi juga berpotensi menghadapi ancaman internal. Walaupun Saudi menolak penyerangan ke Irak, namun negeri ini masih menampung 10 ribu tentara AS, berikut puluhan pesawat tempur dan rudal Patriot. Akibatnya, AS malah mendapatkan lawan baru yang tidak diharapkan.

Sejauh ini, monarki Saudi hanya sedikit membuka pintu demokrasi, yang tercermin melaui sebuah dewan syura. Tetapi, lembaga inipun anggotanya ditunjuk tanpa melalui pemilihan bebas.

Bahrain, Qatar, dan Oman, juga aktif menampung pasukan koalisi. Di Bahrain, tempat aksi demontrasi anti-Bush marak, terdapat pangkalan armada ke V AS. Oman menjadi basis pasukan Inggris dan pangkalan pesawat pengebom B-1 AS, sedangkan Qatar menjadi pusat komando serangan AS ke Irak. Ketiga negeri itu bersama Mesir sebenanya mulai membuka keran demokrasi, namun masih bersifat kosmetik.[15]

Melihat realitas tersebut, Washington sesungguhnya lebih diuntungkan dengan kondisi status quo sekarang. Sebab rezim monarki dan diktator Timur Tengah selama ini sangat pro-AS. Apalagi benih-benih demokrasi mulai memberi harapan. Karena itu, memaksakan demokrasi liberal di atas genangan darah dan air mata rakyat Irak, sama saja dengan membuka kotak Pandora. Maka tidak ada yang pernah tahu, seperti apa wajah politik Timur Tengah setelah Saddam Hussein dikalahkan.

Irak kini telah porak-poranda akibat invasi Amerika Serikat (AS) dan sekutunya. Kendati belum ada bukti yang jelas tentang nasib Saddam Hussein dan para elit di sekitarnya, rezim Saddam Hussein dianggap (oleh AS) telah jatuh, dengan meninggalkan kepedihan bagi rakyat Irak . Namun, invasi dan kerusuhan di Irak tampaknya masih akan berlarut-larut.

Kendati ditentang para tokoh, organisasi, kelompok, gerakan dan negara-negara yang punya pengaruh besar  di dunia, seperti Sri Paus Johanes Paulus II, Nelson Mandela, Gerakan Non-Blok, Organisasi Uni Afrika, Liga Arab, Perancis, Cina, Rusia dan Jerman, Washington tetap ngotot menginvasi Irak bahkan tanpa mandat DK PBB.

Dengan tafsiran sepihak, AS dan Ingggris secara tegas menyatakan Irak melanggar materi Resolusi DK PBB No 687 (1991) dan 1441 (November 2002) meskipun ketua tim inspeksi senjata PBB (UNMOVIC) Hans Blik dan sekjen IAEA Muhammad El-Baradei menyatakan tidak menemukan senjata pemusnah masa Irak sebagaiman dituduhkan Washington masih disembunyikan Presiden Irak Saddam Hussein.

Rupanya, senjata destruktif ini sengaja dijadikan isu untuk memuluskan skenario AS menggulingkan rezim Saddam Hussein. Di atas puing rezim Baath, konon, akan didirikan pemerintahan baru yang modern, demokratis dan makmur. Namun, sebenarnya AS hanya berniat mendominasi Irak untuk meneguhkan dirinya sebagai negara adidaya tunggal yang akan menentukan nasib dunia.[16]

Menguasai Irak, yang merupakan pemilik cadangan minyak terbesar di dunia setelah Arab Saudi, akan memberi keuntungan besar pada AS, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Secara nasional, AS akan dipasok minyak murah dari Irak sekaligus mengurangi ketergantungannya pada minyak Arab Saudi. Invasi ini juga diharapkan akan mengangkat kembali perekonomian AS yang memang sedang lesu.

Pada tingkat regional, dengan berdirinya pro-AS di Irak, AS dan Israel akan memiliki pijakan strategis untuk mencapai target politisnya politisnya menguasai Timur Tengah. Irak dibarat bersama Afghanistan di timur akan melemahkan Iran, musuh bebuyutan AS.

Lalu, bersama Israel di barat, Irak akan menjepit Suriah di tengah. Ini diharapkan akan melemahkan bargaining position Suriah viz a viz  Israel. Konsekuensinya, Damaskus dipaksa memberi konsesi di Dataran Tinggi Golan milik Suriah yang diduduki Israel menyusul perang 1967.

Nasib paestina, perjuangan Palestina, yang sampai saat ini mendapat dukungan konsisten dari Irak dan Suriah, juga akan melemah. Sehingga di harapkan konsep perdamaian yang dibuat pemerintah garis keras Israel pimpinan PM Ariel Sharon, di mana banyak hak fundamental Palestina sudah dikebiri, dapat diterima Palestina.

Pada tingkat global, penguasaan atas minyak Irak, yang akan ber konsekuensi pada pelemahan kekuatan negara-negara Arab Teluk, akan memperkokoh hegemoni AS atas dunia. Bukankah lebih dari 60% kebutuhan minyak Eropa, juga Jepang, diimpor dari teluk Persia? Inilah yang membuat Perancis, Jerman dan Rusia menentang gagasan regime change AS istilah untuk penggulingan rezim nasional Baath Irak.

Demi mendapatkan dukungan Dunia Arab, Dunia Islam, bahkan komunitas internasional terhadap agresi ini, Presidan Bush pada 26 Februari 2003 menyatakan bahwa penggulingan Saddam Hussein akan memutuskan dukungan pada ‘teroris’ anti-Israel serta membantu pembentukan negara Palestina yang betul-betul demokratis.[17] Sebelumnya, sempat terjadi perdebatan di kalangan elite Gedung Putih, mantan pejabat, dan intelektual AS.

Sebagian pendapat, perdamaian Israel-Palestina mestinya dilaksanakan lebih dulu untuk menyenangkan Dunia Arab, Dunia Islam, bahkan komunitas Internasional, agar kampanye invasi di Irak mendapat cukup dukungan. Mantan Menlu AS Henry Kissinger termasuk yang berpendapat kasus Irak harus diberi prioritas, baru kemudian menangani isu Palestina-Israel. Ini sejalan dengan pemikiran pemerintah Bush.

Memang Saddam Hussein selama ini tak henti-hentinya membantu perjuangan Palestina dalam berjibaku dengan tentara penduduk Zionis. Tiap kali seorang Palestina melaksanakan bom bunuh diri, Saddam memberi 25 ribu dolar AS bagi keluarganya. Hal inilah yang mendorong Bush menuduh Saddam Hussein sebagai pendukung ‘teroris’ anti-Israel. Dalam pandangan Washington, dukungan Saddam menyulitkan perwujudan perdamaian Palestina-Israel sesuai syarat-syarat yang ditentukan Zionis.

Sejauh ini, baik Palestina maupun negara Arab lain, bersikap skeptis terhadap rencana Washington itu. Sekiranya AS berniat memerdekakan Palestina sebagai sebuah negara yang demokratis dan berdaulat penuh, mengapa harus dikaitkan dengan penumbangan Saddam? Bukankah yang membantu Palestina bukan hanya Irak, melainkan hampir semua negara Arab, Dunia Islam, bahkan Eropa?

Segera setelah meletus intifadah al-Aqsa  pada akhir September 2000, misalnya, seluruh negara Arab membentuk semacam panitia pengumpulan dan bagi palestina, yang ketika itu terkumpul hampir satu miliar dolar AS, dengan Arab Saudi (sekutu dekat AS) merupakan penyumbang terbesar.

Pemberontakan Palestina jelas tidak berhubungan dengan dana yang disumbangkan negara lain, melainkan aksi alamiah sebuah bangsa yang hendak membebaskan negerinya daro perampokan dan penindasan. Lagi pula, Palestina telah menyatakan menerima konsep perdamaian Palestina-Israel yang dirumuskan kuartet PBB, AS, Uni Eropa, dan Rusia. Dalam konsep ini, direncanakan Palestina akan dimerdekakan pada tahun 2005.

Konsep Bush dan Sharon, sebaliknya, mengikuti pemikiran Washington yang memberi prioritas pada penyelesaian kasus Irak lebih dahulu, justru akan memperpanjang konflik Palestina-Israel. Dengan mendukung, bahkan menjadikan pemerintahan garis keras Israel sebagai mitra strategis yang lebih kuat, nyaris mustahil Palestina akan mendapatkan hak-hak fundamentalnya yang minimal.[18]

Ini dapat dilihat dari gelagat pemerintahan Sharon sekarang ini. Setelah memenangkan pemilu, ia membentuk pemerintahan kolisi dengan parta-partai agama dan ultrakanan yang anti perdamaian. Selanjutnya, ia merevisi konsep perdamaian kuartet PBB, AS, Uni Eropa dan Rusia.

Dalam konsep revisi ini, Sharon menolak penentuan kemerdekaan Palestina pada 2005. Ia juga menolak hak pulang sekitar empat juta pengungsi palestina; Negara Palestina yang akan dibentuk tidak boleh memiliki angkatan bersenjata sendiri kecuali polisi penjaga keamanan dalam negeri dengan senjata ringan, Israel bebas memasuki wilayah udara Palestina, seluruh pintu masuk ke Palestina dijaga pasukan Israel, dan Palestina tidak boleh mengadakan perjanjian militer dengan negara manapun juga.

Sejauh ini Washington tidak memberi reaksi terhadap konsep revisi sharon ini tidaklah aneh. Bukan rahasia lagi bahwa Washington selalu mengikuti kemauan Israel. Kalau begitu, negara demokratis bagaimana yang hendak dibentuk AS? Tanpa kedaulatan penuh Palestina, sebagaimana diinginkan sharon yang nampaknya didukung AS, bukanlah negara yang ‘betul-betul demokratis’ karena akan timbul pertentangan hebat di kalangan Palestina sendiri.

Dengan menumbangkan Saddam Hussein, memang posisi negara-negara Arab vis a vis Israel dan AS akan melemah. Tapi tidak dengan sendirinya Israel-AS dapat mendikte syarat-syarat perdamaian dengan Palestina, apalagi dengan Suriah, mitra kental Arab saudi, yang memiliki senjata kimia dan biologis.

Perjuangan Palestina sendiri, terutama Hamas, Jihad Islami, dan kelompok kiri Palestina lainnya tidak tergantung pada dukungan finansial AS sehingga mereka tidak dapat didikte. Lihat, semakin besar Israel melakukan agresi, makin besar pula determinasi Palestina untuk melawannya. Jadi, mengaitkan penumbangan Saddam dengan berdirinya negara Palestina hanyalah lipservice Bush.

Dukungan Arab, sayangnya, tidak semua negara Arab memiliki persepsi yang sama mengenai isu ini, sehingga dengan sendirinya menciptakan perpecahan di kalangan Arab, Kuwait, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Mesir dan Yordania, baik terang-terangan  maupun terselubung mendukung agresi AS dan Inggris ke Irak. Suatu preseden buruk yang membahayakan eksistensi mereka di kemudian hari.

Perpecahan di kalangan Arab inilah yang membuka celah bagi AS untuk melaksanakan agendanya. Pemboman-pemboman AS, yang sering juga diarahkan pada infrastruktur vital Irak, dan menewaskan ratusan warga sipil, wanita maupun anak-anak, sementara rezim-rezim Arab mendukung AS berdiam diri, hanya mempertontonkan siapa mereka sebenarnya.

Agresi AS terhadap Irak telah menimbulkan kekecewaan luas di kalangan rakyat Arab pada pemerintahan mereka, dan meluasnya kebencian pada AS-Inggris telah kehilangan legitimasi. Bukan tidak mungkin, invasi Amerika ini akan berlarut-larut, yang akan menciptakan situasi anarkis di Dunia Arab.

Kalaupun AS menganggap telah berhasil menumbangkan rezim Saddam, persoalan Irak belum akan dapat diselesaikan dalam waktu singkat, mengingat kompleksnya kondisi sosial-politik negeri 1001 malam itu. Kalau demikian, bukan saja isu Palestina tidak dapat diselesaikan, tapi Dunia Arab pun semakin mundur.[19]

Situasi politik di negeri Irak pasca Invasi Amerika ini pun tidak akan terpisah dari kenyataan, antara para pendukung Saddam dan yang kontra terhadapnya, antara kelompok Sunni dan kelompok Syiah, antara suku Kurdi dan suku-suku lain yang merasa berhak terhadap tampuk pemerintahan Irak. Meskipun saat ini telah terdapat pemerintahan darurat dari hasil aklamasi rakyat, namun hal itu belum menunjukkan iklim yang positif terhadap suasana perpolitikan yang demokratis di Irak. Dan, di masa yang akan datang, di mana pada saat pemilihan Presiden Irak baru yang resmi, diprediksikan akan timbul satu gejolak di dalam negeri, yang mungkin lebih buruknya akan muncul “perang saudara” di antara rakyat Irak sendiri. Hal inilah yang besar kemungkinannya terjadi, dan harus dipertimbangkan sebagai satu gejala politik Irak pasca invasi dan tumbangnya Saddam.




       [1] Republika, 10 April 2003.

       [2] Encyclopedia of Britannica, tahun 2002, pada entry kata “Social Structure in Iraq”.

       [3] Nikki Keddy, Religions and Politics in Iran, (London: Yale University Press, 1983).hlm.198.

       [4] Koran Tempo, edisi 14 April 2002.

         [5] Republika, 15 April 2003.

       [6] “AS Kuasai Seluruh Cadangan Minyak Irak”, dalam Republika 15 April 2003.

         [7] Kurtubi, “OPEC Pascaperang Irak”, dalam Media Indonesia, 19 April 2003.

         [8] Kurtubi, “OPEC Pascaperang Irak, Ibid.

        [9] Dikutip dari Harian Kompas, edisi 10 Maret 2003.

         [10] Surya Kusuma, “Mengira Demokratisasi Timur Tengah Pasca Saddam”, pada Media Indonesia 14 April 2003.

         [11] The New York Times, edisi 12 Maret 2003.

         [12] The New York Times, Ibid.

         [13] The Los Angeles Times, edisi 14 Maret 2003.

         [14] Ibid.

           [15] Smith Alhadar, “Skenario AS Pasca-Saddam”, dalam Republika 15 April 2003.

         [16] Smith Alhadar, Ibid.

        [17] Koran Tempo, 27 Februari 2003. 

         [18] Smith Alhadar, Op.Cit.

         [19] Disadur dari Wawancara Reza Sihbudi pada Wawancara yang diadakan oleh Trans TV, 17 Maret 2003.

Categories: Riset
  1. harjasaputra
    May 19, 2007 at 1:38 pm

    Saya menulis tulisan mengenai Irak Pasca Perang yang saya upload lengkap dalam milist ini pada tahun 2004. Dengan memprediksi berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang dengan melihat faktor-faktor yang ada di Irak.

    Ternyata, saya melihat prediksi saya pada tahun 2004 benar-benar terjadi, dan yang paling hangat pada 2007, dimana perseteruan antara Sunni dan Syiah meruncing tajam..dan prediksi-prediksi kemelut lainnya terus bermunculan di Irak betul2 terjadi kini.

    Konflik Sunni Syi’ah di Irak melebar luas kini dihembuskan oleh pihak-pihak dengan melihat setting perpolitikan di Irak lalu dikaitkan dengan Iran dan imbasnya kita rasakan sampai ke Indonesia, hingga diadakannya konferensi mengenai SUNNI-SYIAH di Bogor, bahkan di Mekkah juga.

    Well, mari didiskusikan…!!!

    saputra

  2. nauval zidny
    October 11, 2010 at 3:08 am

    aslkm mas,
    saya mau mengadakan penelitian mengenai SYiah Irak.
    mohon bantuannya..

    nauvalzidny
    mahasiswa prodi Arab UI
    0856 923 82 923

  3. zaq
    January 3, 2011 at 10:56 am

    penerawangan yang cukup memukaw dan mempesona… bagaiman mungkin mbah bisa meracik hamparan data2 tersebut menjadi nyata?? dan sampai detik ini antara sunni dan syiah masih terus bersteru…
    empat jempol untuk anda prof…

  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: